PEMDA ACEH GRATISKAN GANTI BK KE BL MULAI TAHUN 2018

  ADVERTORIAL    Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid, Senin (28/8/20...


 
ADVERTORIAL  Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid, Senin (28/8/2017). * Usulan Wali Kota Langsa, Qanun Wajib Atur Ubah Plat ke BL* Tambah Pemasukan Sektor 

Pajak


Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang akrab disapa Toke Seuem mewacanakan untuk menambah pemasukan Aceh dari sektor pajak kendaraan bermotor dengan cara membuat regulasi atau qanun yang memungkinkan pemilik mobil mengubah plat kendaraannya menjadi plat BL. Utamanya untuk ‘memaksa’ orang kaya Aceh yang punya mobil mewah berplat luar memutasikannya menjadi plat BL.


“Saat ini kita melihat masih sangat banyak kendaraan khusus jenis pribadi yang menggunakan plat luar Aceh seperti BK, B, dan lainnya milik pengusaha dan orang kaya, padahal mereka tinggal dan berusaha di Aceh,” kata Wali Kota langsa tersebut kepada Serambi, Jumat (3/8).


Menurut Tauke Seuem, qanun plat kendaraan itu harus dibuat segera oleh Pemerintah dan DPR Aceh, DPR kabupaten/kota untuk menyelamatkan pajak kendaraan hingga ratusan miliar rupiah, yang selama ini setiap tahun mengalir ke kas provinsi lain.


“Bayangkan, berapa setiap tahun pajak kendaraan mobil mewah itu harus dibayar oleh mereka ke provinsi lain, mungkin sampai ratusan miliar rupiah. Contohnya, mobil pribadi jenis range rover, alphard, robicorn, dan lainnya yang rata-rata pajaknya Rp 20-50 juta lebih setiap tahun,” sebutnya.


Usman Abdullah mencontohkan, di Langsa saja para pengusaha besar, kontraktor, orang kaya, umumnya punya mobil pribadi tidak tanggung-tanggung, sangat berkelas, mewah, tapi masih berplat BK atau B. Mungkin kondisi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan daerah kabupaten/kota di Aceh. 


“Mereka pengusaha atau orang kaya di Aceh seharusnya malu, karena mereka hidup dan mencari nafkah di Aceh, tetapi membayar pajak ke Sumut,” katanya. Dia menyarankan pemerintah dan DPR Aceh membuat qanun tentang plat kendaraan BL, yakni pengusaha harus memiliki kendaraan pribadi ber-plat Aceh.


Mereka juga diwajibkan melampirkan fotokopi STNK kendaraan pribadi yang dimiliki saat mengikuti lelang atau tender proyek. Jika tidak ber-plat BL, maka harus dimutasi ke-BL dulu, sebagai salah satu persyaratan mengikuti lelang yang dilakukan oleh instansi pemerintah.


“Kalau diibaratkan dengan ayam, kita makan dan tidur di kandang kita, tiba waktu bertelur sudah di kandang orang lain. Jadi, orang lain yang makan telurnya. Perilaku begitu kan tidak baik,” ujarnya.


Seorang pengusaha yang ditanyai Serambi mengatakan, dirinya suka memakai mobil plat luar karena mudah berganti-ganti mobil. Selain itu, saat melintasi perbatasan Aceh menuju Sumut juga terasa lebih nyaman. “Saya sering gonti-ganti mobil. Kalau plat luar lebih mudah saya jual ke luar Aceh,” tandas pengusaha konstruksi yang punya mobil toyota alphard ini. 


Siap Rancang Qanun Ketua DPRK Langsa Burhansyah SH yang dimintai tanggapannya terkait tingginya jumlah mobil milik warga Aceh yang masih menggunakan plat BK maupun plat provinsi lainnya di luar Aceh, mengatakan, hal ini sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Aceh.


Pasalnya, pemilik kendraan roda empat maupun lainnya yang berplat BK otomatis harus membayar pajak ke wilayah Sumut. Begitu juga yang plat B, akan membayar ke Jakarta. “Seharusnya karena mereka warga Aceh, memakai plat BL dan membayar pajak kendaraan di daerahnya,” katanya. Dirinya sangat sepakat dengan usulan wali kota.


Menindaklanjuti hal itu, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Langsa dan pihak-pihak lainnya untuk merancang raqan yang mengatur tentang plat BL tersebut. “Sehingga nantinya pengusaha, kontraktor, pejabat, dan pihak lain yang berdomisili di Aceh wajib memakai plat BL,” tandasnya. (ADV)
 Aceh Bebaskan Pajak BBNKB* Untuk Tahap Kedua dari Non-BL ke BLUntuk memberikan kemudahan kepada penduduk Aceh yang masih memiliki kendaraan berpelat non-BL ( B, BK, D, F, dan lainnya), Pemerintah Aceh mulai, 5 September 2018 sampai dengan 90 hari kerja ke depan, menghapuskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi masyarakat Aceh yang ingin memutasikan kendaraan pelat non-BL miliknya ke pelat BL.


“Kemudahan itu dikeluarkan Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Aceh, “ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi Ak didampingi Kabid Pendapatan, Sofyan kepada Serambi di ruang kerjanya, Kamis.


Menurut Jamaluddin, ada beberapa tujuan atau alasan mengapa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT mengeluarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu. Pertama, untuk menghapuskan pengenaan pajak mutasi BBNKB sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) bagi kendaraan bermotor yang pelat atau nomor polisinya dimutasi dari non-BL ke BL.


Alasan kedua, masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh, baik kendaraan pribadi maupun niaga, terutama di daerah perbatasan yang menggunakan nomor polisi luar Aceh, seperti pelat BK, B, D, F, dan lainnya. “Ironisnya, pemilik kendaraan berpelat luar itu, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, baik melalui razia maupun sensus kendaraan bermotor tahun lalu, pemiliknya justru ber-KTP Aceh,” ungkap Jamaluddin.


Fakta lain yang mendukung bahwa masih banyak kendaraan yang beroperasi di Aceh itu menggunakan pelat non-BL, salah satunya terindikasi dari realisasai penerimaan PKB di kabupaten tertentu di Aceh. Untuk daerah perbatasan seperti Aceh Tenggara, misalnya, realisasi penerimaan PKB-nya hingga 6 September 2018 baru Rp 2,7 miliar dari 5.710 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di sana 10.000-15.000 unit.


Gayo Lues malah lebih rendah lagi realisasi penerimaan PKB-nya, yakni baru Rp 1,8 miliar dari 3.722 kendaraan yang sudah bayar PKB. Padahal, jumlah kendaraan bermotornya di sana lebih dari 10.000 unit. Itu artinya, baru sekitar 30 persen kendaraan bermotor yang berpelat BL di sana. 

Hal ini diakui pemkab setempat bahwa ada sekitar 70 persen kendaraan roda empat di Gayo Lues yang masih menggunakan pelat non-BL. Mereka bayar PKB kendaraan pelat non BL-nya terbanyak ke wilayah samsat Sumut.


Di Aceh Singkil juga begitu. Realisasi penerimaan PKB-nya baru Rp 4 miliar dari 7.531 unit kendaraannya yang sudah membayar pajak. Aceh Tamiang juga kurang lebih sama. Realisasi penerimaan PKB-nya Rp 6,6 miliar dari 21.624 unit kendaraan yang sudah membayar pajak.


Kemudian Kota Langsa, jumlah PKB-nya baru Rp 7 miliar dari 18.850 unit kendaraan yang telah bayar PKB, dan Aceh Tengah Rp 8,8 miliar dari 20.581 unit kendaraan yang sudah bayar pajak.
Realisasi penerimaan PKB di daerah perbatasan itu apabila dibandingkan dengan realisasi PKB dari Kota Lhokseumawe jauh di bawahnya. Realisasi penerimaan PKB Kota Lhokseumawe sudah mencapai Rp 14,1 miliar dari 31.332 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak. (ADV)

Aceh Bebaskan Pajak BBNKB* Untuk Tahap Kedua dari Non-BL ke BL Untuk memberikan kemudahan kepada penduduk Aceh yang masih memiliki kendaraan berpelat non-BL ( B, BK, D, F, dan lainnya), Pemerintah Aceh mulai, 5 September 2018 sampai dengan 90 hari kerja ke depan, menghapuskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi masyarakat Aceh yang ingin memutasikan kendaraan pelat non-BL miliknya ke pelat BL.


“Kemudahan itu dikeluarkan Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Aceh, “ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi Ak didampingi Kabid Pendapatan, Sofyan kepada Serambi di ruang kerjanya, Kamis.


Menurut Jamaluddin, ada beberapa tujuan atau alasan mengapa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT mengeluarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu. Pertama, untuk menghapuskan pengenaan pajak mutasi BBNKB sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) bagi kendaraan bermotor yang pelat atau nomor polisinya dimutasi dari non-BL ke BL.


Alasan kedua, masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh, baik kendaraan pribadi maupun niaga, terutama di daerah perbatasan yang menggunakan nomor polisi luar Aceh, seperti pelat BK, B, D, F, dan lainnya. “Ironisnya, pemilik kendaraan berpelat luar itu, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, baik melalui razia maupun sensus kendaraan bermotor tahun lalu, pemiliknya justru ber-KTP Aceh,” ungkap Jamaluddin.


Fakta lain yang mendukung bahwa masih banyak kendaraan yang beroperasi di Aceh itu menggunakan pelat non-BL, salah satunya terindikasi dari realisasai penerimaan PKB di kabupaten tertentu di Aceh. Untuk daerah perbatasan seperti Aceh Tenggara, misalnya, realisasi penerimaan PKB-nya hingga 6 September 2018 baru Rp 2,7 miliar dari 5.710 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di sana 10.000-15.000 unit.


Gayo Lues malah lebih rendah lagi realisasi penerimaan PKB-nya, yakni baru Rp 1,8 miliar dari 3.722 kendaraan yang sudah bayar PKB. Padahal, jumlah kendaraan bermotornya di sana lebih dari 10.000 unit. Itu artinya, baru sekitar 30 persen kendaraan bermotor yang berpelat BL di sana. Hal ini diakui pemkab setempat bahwa ada sekitar 70 persen kendaraan roda empat di Gayo Lues yang masih menggunakan pelat non-BL. Mereka bayar PKB kendaraan pelat non BL-nya terbanyak ke wilayah samsat Sumut.


Di Aceh Singkil juga begitu. Realisasi penerimaan PKB-nya baru Rp 4 miliar dari 7.531 unit kendaraannya yang sudah membayar pajak. Aceh Tamiang juga kurang lebih sama. Realisasi penerimaan PKB-nya Rp 6,6 miliar dari 21.624 unit kendaraan yang sudah membayar pajak.
Kemudian Kota Langsa, jumlah PKB-nya baru Rp 7 miliar dari 18.850 unit kendaraan yang telah bayar PKB, dan Aceh Tengah Rp 8,8 miliar dari 20.581 unit kendaraan yang sudah bayar pajak.


Realisasi penerimaan PKB di daerah perbatasan itu apabila dibandingkan dengan realisasi PKB dari Kota Lhokseumawe jauh di bawahnya. Realisasi penerimaan PKB Kota Lhokseumawe sudah mencapai Rp 14,1 miliar dari 31.332 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak.


Kemudian Aceh Utara Rp 12 miliar dari 31.103 unit kendaraan bermotor yang juga sudah bayar pajak, Bireuen Rp 18 miliar dari 45.025 kendaraan bermotor yang sudah bayara pajak. Pidie Rp 14 miliar dari 35.756 unit kendaraan yang sudah bayar pajak, Aceh Besar Rp 18,7 miliar dari 37.241 unit kendaraan yang sudah bayar pajak, dan Banda Aceh Rp 67,8 miliar dari 126.730 unit kendaraan yang sudah bayar PKB.


Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu, kata Jamaluddin, merupakan lanjutan dari kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, yakni menghapus pajak BBNKB pertama bersama tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah dilakukan pada tahun lalu. Kebijakan itu mendapat respons positif dan luas dari publik maupun pemilik kendaraan bermotor pelat non-BL maupun pelat BL.


“Berdasarkan hasil survei yang kita lakukan enam bulan lalu, jumlah kendaraan bermotor, terutama angkutan umum dan pribadi milik penduduk Aceh yang berpelat non-BL yang beroperasi di Aceh masih sangat banyak,” ujar Jamaluddin.


Bahkan untuk daerah perbatasan, seperti Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, rasio kendaraan bermotor roda empatnya antara pelat non-BL dengan BL berkisar pada angka 70:30 atau 60:40. Artinya, lebih banyak yang berpelat non-BL. Hal itu juga bisa dilihat dari realisasi penerimaan PKB tahun ini bila dibandingkan dengan penerimaan PKB dari daerah nonperbatasan.


“Sementara dari pengamatan yang kita lakukan, kendaraan roda empat berpelat non-BL itu umumnya milik penduduk Aceh. Alasan mereka menggunakan pelat non-BL adalah karena sering berpergian ke Sumut supaya lebih nyaman, tidak sering distop polisi lalu lintas, dan kalau hendak menjual dan mengganti mobil bekas maupun baru untuk mobil berpelat non-BL, lebih cepat lakunya di Medan,” kata Jamaluddin mengutip jawaban sejumlah responden.


Di mata Jamaluddin, alasan yang diutarakan para pemilik mobil pelat non-BL itu rasanya tidak tepat. Soalnya, mobil pelat non-BL juga banyak yang dijual di Aceh.


“Terkait tentang kenyamanan menggunakan mobil pelat non-BL atau pelat BK untuk pergi ke wilayah Sumut, pelat BL juga aman dan polisi lalu lintas di Sumut tidak lagi melakukan penyetopan,” ujarnya.


Hal ini terealisasi, menurutnya, dikarenakan antara Polda Aceh dengan Polda Sumut sudah teken perjanjian bahwa polisi lalu lintas Polda Sumut yang bertugas di jalan raya di wilayah Sumut dilarang menyetop mobil pelat BL, kecuali saat ada razia kendaraan bermotor resmi yang dilakukan Polda Sumut dan jajarannya.


Jadi, simpul Jamaluddin, kebijakan menghapus sementara pungutan pajak BBNKB kedua selama 90 hari (sejak 31 Agustus-31 Nopember 2018) dari pelat non-BL ke BL, selain untuk menggejot penerimaan PKB, juga untuk mengurangi jumlah mobil berpelat non-BL beroperasi di wilayah Aceh.


Sementara itu, Kepala Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Aceh Barat, Fatahillah menjawab Serambi kemarin mengatakan bahwa Pemerintah Aceh kembali memberikan keringanan atau pemutihan kepada kendaraan pelat non BL yang akan mutasi ke Aceh, yakni BBNKB. “Hari ini mulai diberlakukan hingga 90 hari ke depan,” katanya


Ia meminta kepada pemilik kendaraan bermotor yang selama ini beroperasi di Aceh Barat yang masih menggunakan pelat non-BL agar segera memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk beralih ke non-BL. “Mari gunakan kesempatan ini. Ini langkah Pemerintah Aceh untuk meningkatkan sektor pajak,” ujar Kepala UPTD BPKA Wilayah VIII Aceh di Meulaboh.


Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Sofyan mengatakan, kebijakan penghapusan pajak BBNKB kedua sebesar 1 persen, untuk mutasi kendaraan bermotor pelat non-BL ke pelat BL, selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari pajak kendaraan bermotor (PKB), juga untuk membuat biaya mutasi dari non-BL ke BL jadi murah dan efisiensi.


Misalnya, nilai objek kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Avanza tahun 2015 sekitar Rp 130 juta. Sebelum ada kebijkan penghapuasan pajak BBNKB kedua sebesar 1 persen, dikenakan pajak Rp 1,3 juta untuk mutasi BBNKB kedua. Tapi setelah ada kebijakan penghapusan mulai 5 September 2018 sampai 90 hari kerja ke depan maka biaya BBNKB sebesar 1 persen, atau senilai Rp 1,3 juta untuk mobil Avanza Toyota tahun 2015, tidak dikenakan.


Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari bulan Januari sampai awal September 2018, sebut Sofyan, baru Rp 252 miliar dan BBNKB senilai Rp 196 miliar.


Harapan Pemerintah Aceh, dengan adanya kebijakan penghapusan pajak BBNKB kedua bagi pemilik kendaraan bermotor pelat non-BL ke plat BL, sebut Sofyan, penerimaan pajak dari PKB bisa lebih tinggi lagi ke tahun-tahun berikutnya, karena jumlah kendaraan berpelat non-BL yang dimutasi ke pelat BL, sudah bertambah banyak.


Kebijakan penghapusan BBNKB kedua sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan Mendagri, menurut Sofyan, sangat membantu masyarakat dan membuat pemilik kenderaan jadi lebih hemat dalam pengeluran biaya mutasi, untuk mobil bekas dari nonpelat BL yang telah dibelinya, bisa langsung dimutasi ke pelat BL atas namanya sendiri.


Kemudahan mutasi ke pelat BL, kata Sofyan, untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya tahun depan, jadi lebih mudah. Yakni, bisa langsung dilakukan di kantor samsat yang terdapat di wilayah Aceh, tidak perlu datang ke kantor samsat di luar Aceh.


Sofyan menyerukan, sebelum masa pelaksanaan penghapusan pajak BBNKB keduanya berakhir, masyarakata Aceh yang memiliki kendaraan pelat non-BL segeralah mendaftarkan kendaraan bermotor yang ingin dimutasi dari pelat non-BL ke BL di kantor samsat.


“Tujuannya, jika masih ada persyaratan administrasi yang belum lengkap, kendaraan Anda sudah terdaftar di kantor samsat di Aceh dan kelangkapan administrasinya bisa diserahkan pada hari berikutnya,” demikian Sofyan Ini Sebabnya Warga Aceh Enggan Mengubah Plat BK ke BLSebagian pemilik sepeda motor dan mobil di Aceh yang kendaraannya plat BK mengaku enggan mengubah ke plat BL.


Seperti disampaikan M. Yusuf warga Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Ia mengaku Biaya Balik Nama (BBN) dan denda pajak untuk kenderaan roda dua maupun roda empat yang diterapkan di Pemerintah Aceh lebih tinggi nilainya dibandingkan Medan.


"Denda pajak untuk Aceh mencapai 27 persen dari jumlah pajak. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara hanya 2 persen saja. Selain itu, BBN untuk Aceh mencapai 13 persen. Sedangkan di Medan 9 persen dari tabel harga mobil yang ditentukan gubernur Sumatera," kata M. Yusuf  1.    Yusuf menjelaskan, di Medan, jika pengurusan pajak mobil dan sepeda motor terlambat masih ada toleransi. Kalau pun telat sekitar dua pekan, hanya dikenakan denda 2 persen saja.


Hal yang sama juga disampaikan Saifullah, warga Kecamatan Tanah Pasir, kabupaten setempat. Saifullah mengatakan, di Medan bisa menerapkan aturan yang meringankan warganya. Namun di Aceh tidak bisa.


"Padahal di Aceh kalau disamakan dengan Medan kan bisa juga. Malah kalau disamakan tentu banyak pengendara Aceh yang kendaraannya plat BK akan mengubah ke plat BL. Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Saifullah saat dihubungi.


Secara terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) IV Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Lhokseumawe, Teuku Imran mengatakan, aturan tentang BBN dan denda terlambat bayar pajak sudah lama diterapkan di Aceh.


"Sudah kita usulkan tapi belum ada disetujui. Sementara untuk aturan denda pajak kalau tidak salah itu ditentukan dalam Pergub (Peraturan Gubernur) atau Qanun Aceh," sebut Teuku Imran saat dihubungi.


Teuku Imran mengakui BBN di Aceh mencapai 13 persen dari tabel harga mobil, sedangkan di Medan sekitar 9 persen. Lalu denda pajak 27 persen. Sedangkan di Medan, hanya 2 persen.


"Kalau dulu, lebih tinggi di Medan. Namun beberapa tahun terakhir BBN dan denda pajak sudah murah di Medan dibandingkan di Aceh," pungkasnya. (ADV) 

HALAMAN SELANJUTNYA:


COMMENTS

Bidikindonesia
Name

ABDULLAH,18,ABDYA,3,ACEH BARAT,5,ACEH BESAR,109,ACEH JAYA,41,ACEH NASIONAL,1,ACEH NEWS,1,ACEH SELATAN,7,ACEH SINGKIL,4,ACEH TAMIANG,173,Aceh tamiang news,1,ACEH TAMIANG POLISI NEWS,4,ACEH TAMIANNG,1,ACEH TAMUANNG,1,ACEH TENGAH,86,ACEH TENGARA,3,ACEH TENGGARA,1,ACEH TIMUR,30,ACEH UTARA,39,ACEH. TAMIANG,4,ADVERTISER,20,Advitorial,1,ARTIS,1,b,1,banda,1,BANDA ACEH,1362,Banda Aceh Headline News,6,BANDAR LAMPUNG,3,BANJIR,3,Batahan News,3,BENER MERIAH,36,Bidik indonesia Nasional,3,BIREUEN,16,Blang Pidie Aceh,1,Blangkejeren Aceh,1,BNN,5,BREAKING NEWS,78,CAHAYA IMAN,7,DPRA,8,DPRK,1,DUNIA,27,EKONOMI,1,Entertaiment,1,f,2,GAYO LUES,42,Headline,1,Headline news,6,HEALTH,8,HUKUM,3,Indonesia Nasional,3,INSPIRATIF,2,INVESTIGASI,4,ISMED,1,JAKARTA,9,Jayapura,2,Jayapura Nasional,1,KAMPUS NEWS,17,KEDIRI,1,KOTA LANGSA,2,KRIMINAL,19,KULINER NEWS,6,LAMPUNG,23,LAMPUNG PESAWARAN,1,LAMPUNG PRINGSEWU,17,LAMPUNG SELATAN,18,LAMPUNG TANGGAMUS,3,LAMPUNG TIMUR,1,LAMPUNG UTARA,3,LAMPUNG WAY KANAN,1,LANGSA,20,Langsa Aceh,2,Langsa News,1,LAPUNG SELATAN,1,LHOKSEUMAWE,70,Mandailing Natal,12,MEDAN,6,MEL,7,Modifikasi news,1,MUHAMMAD FADHIL,2,NAGAN RAYA,13,NARKOTIKA,21,NASIONAL,52,NASIONAL KAMPUS NEWS,10,NASIONAL NEWS,24,natal news,3,new,3,NEWS,1997,OLAH RAGA,1,OPINI,9,PADANG,24,Panggautan News,7,Panyabungan,1,PARIWARA,5,PASAMAN BARAT,1,PEMERINTAH NEWS,5,pendidikan,1,PENDIDIKAN NEWS,10,PERISTIWA,63,PERTANIAN,25,PESISIR BARAT,2,PIDIE,60,PIDIE JAYA,42,PILKADA,157,POLITIK,95,POSO,1,PRINGAEWU,1,PRINGSEWU,10,PRINGSRWU,1,Pristiwa,1,RECENT POSTS,10,SABANG,13,SAID SAIFUL,66,SIMEULUE,1,SOSIAL,2,SPORT,2,STYLE,2,Subulussalam,1,Sukabumi,1,SULTENG,3,T KHAIROL,7,TANGGAMUS,3,TIPS,2,Treading Topic,2,TREDING TOPIC,1,TULANG BAWANG,11,TULANG BAWANG BARAT,1,WAY KANAN,2,wisata,2,
ltr
item
BIDIK INDONESIA: PEMDA ACEH GRATISKAN GANTI BK KE BL MULAI TAHUN 2018
PEMDA ACEH GRATISKAN GANTI BK KE BL MULAI TAHUN 2018
https://1.bp.blogspot.com/-lUqBJ1CIZeY/W9_EkmbUYOI/AAAAAAAAK3M/Xe5eb4zZxlcmlFqOo61NOjS_dXDOMku-gCLcBGAs/s320/tolong%2Bdibuat%2Bukag%2Bya%2Bharga%2B500%2Bbiar%2Bbagus%2Bgambar%2Bnya%2Bwaktu%2Bdi%2Bcetak.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lUqBJ1CIZeY/W9_EkmbUYOI/AAAAAAAAK3M/Xe5eb4zZxlcmlFqOo61NOjS_dXDOMku-gCLcBGAs/s72-c/tolong%2Bdibuat%2Bukag%2Bya%2Bharga%2B500%2Bbiar%2Bbagus%2Bgambar%2Bnya%2Bwaktu%2Bdi%2Bcetak.jpg
BIDIK INDONESIA
http://www.bidikindonesia.com/2018/11/pemda-aceh-gratiskan-ganti-bk-ke-bl.html
http://www.bidikindonesia.com/
http://www.bidikindonesia.com/
http://www.bidikindonesia.com/2018/11/pemda-aceh-gratiskan-ganti-bk-ke-bl.html
true
1287952297879094571
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy