-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    APBA Berhala Baru Dalam Tata Kelola Aceh

     Eri Iskandar Hp : 0823 7083 7953
    Jumat, 03 September 2021, 23.55 WIB Last Updated 2021-09-04T07:01:19Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

     

    Oleh : Kolonel Inf (Purn) Drs. Sri Rajasa Chandra, MBA


    Banda Aceh, Bidik Indonesia.com -- Potret buram tata kelola Pemerintahan Aceh semakin suram, ketika para pemangku kepentingan kehilangan akal sehat, saling baku hantam saling hujat saling melontarkan kata-kata tak santun dalam sebuah rapat paripurna pertanggungjawaban APBA TA 2020 pada 21 Agustus lalu.

    Harapan rakyat Aceh untuk memperoleh jaminan kepastian masa depan yang lebih baik, bak menangkap asap di udara, ketika eksekutif, legislatif dan yudikatif Aceh justru memainkan peran utama dalam sinetron pemburu rente.

    Inilah yang dinamakan “3 in 1 corruption”, eksekutif legislatif dan yudikatif solid menjadi satu kekuatan menggerogoti uang rakyat. AIih-alih menyelamatkan uang rakyat, malah terjadi kesepakatan jahat untuk merampok.

    Insiden baku hantam di Gedung DPRA, ketika rapat paripurna penanggungjawaban APBA TA 2020 dan kehadiran ketua ULP Aceh pada tengah malam di Gedung DPRA serta jalannya rapat yang berlarut larut, telah mengungkap tabir praktek pasar gelap paket pokir di dalam gedung DPRA.

    Tidak dapat disalahkan ketika beredar rumor dikalangan rakyat tentang perubahan peruntukan gedung DPRA yang semula menjadi tempat para wakil rakyat yang terhormat, kini telah berubah menjadi tempat calo paket tak bermartabat.

    Kemiskinan di Aceh bukan cuma cerita tapi realita, begitu juga korupsi di Aceh bukan sekedar ocehan basa basi, namun terjadi secara sistemik dengan modus yang semakin berani.

    Tapi penegakan hukum dan kebijakan pengawasan terhadap kebobrokan kinerja Pemerintah Aceh, sekedar gertak sambal dan modus pemerasan oleh oknum penegak hukum terhadap pelaku korupsi dilingkungan eksekutif.

    Fenomena lingkaran setan dalam upaya meluruskan benang kusut tata kelola APBA. sesungguhnya tidak terjadi alamiah, tapi bagian dari skenario jahat terorganisasi yang diciptakan oleh ketiga institusi diatas.

    Berbagai episode sandiwara penegakan hukum dan pengawasan, dengan judul “Pansus ini pansus itu” atau “Panggil periksa & peras”, menjadi tontonan sehari hari yang membuat perut mual terasa mau muntah, karena sangat beraroma tipudaya dan penuh muslihat.

    Ketika bukti dan fakta serta saksi atas kejahatan yang melibatkan Gubernur Aceh serta antek anteknya, tidak cukup untuk menyeret mereka ke meja hijau, lantas apalagi yang dibutuhkan para penegak hukum, demi tegaknya hukum yang berkeadilan di Aceh.

    Disisi lain ketika didapat temuan atas penyimpangan prosedur tata kelola keuangan yang melibatkan Gubernur Aceh dan kroninya, masih saja ada pihak pihak yang tanpa malu dan pura pura dungu, mendukung kebijakan Gubernur yang inkonstitusional.

    “Akumulasi kejahatan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Aceh yang memicu kemiskinan akut dan hilangnya rasa keadilan, berpotensi mendorong terjadinya perubahan fundamental prilaku sosial destruktif, dalam bentuk aksi anarkis guna menggulingkan kekuasaan yang diposisikan sebagai musuh bersama”.

    Aceh kini adalah potret Pemerintahan terancam gagal, dengan indikasi yang dapat dijadikan parameter diantaranya, koruptor menjadi warga kelas satu, Gubernur bernyali kecoa, wakil rakyat berprofesi calo proyek, penegak hukum gemar jual keadilan, politisi berprilaku banci dan yang terakhir adalah rakyat selalu menjadi objek pembangunan.

    Fenomena kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif Aceh, dengan bobot legitimasi rakyat sudah berada pada titik nadir, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kesadaran yang dilandasi oleh sikap bijak, untuk berani menuding muka sendiri dan berkata “ternyata saya bukan siapa-siapa dan bukan apa apa.

    Apalagi yang harus dipertahankan oleh para pemangku kekuasaan di Aceh. ketika rakyat tidak pernah merasakan manfaat dari kehadiran mereka.

    Solusi mundur adalah pilihan yang merefleksikan jiwa kesatria, ketimbang harus mempertahankan menjadi benalu yang telah memiskinkan rakyat dan menjadi musyrik karena menjadikan APBA sebagai berhala baru.[]

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini