Duh! Yuyun Diusulkan Rektor USK Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Hasil Kerja Tim PP 10 Tuntas Banda Aceh I Untuk sementara, nasib dan status Yunita Arafah atau akrab disapa Yuyun, istri kedua Gubernur Ace...

Hasil Kerja Tim PP 10 Tuntas

Banda Aceh I Untuk sementara, nasib dan status Yunita Arafah atau akrab disapa Yuyun, istri kedua Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai apatur sipil negara (ASN) di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, sudah ada titik terang.

Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng, mengusulkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, untuk memberhentikan Yuyun secara tidak hormat dari dosen Fakultas Teknik USK.

Begitupun, apakah usulan tadi diterima dan kabulkan Mendikbud Ristek, tentu waktu yang akan menjawabnya.

Nah, melalui suratnya Nomor: 4445/UN11/KP.06.06/2021, tanggal 6 September 2021 kepada Mendibud Ristek. Rektor USK Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng menguraikan. Sesuai Surat Dekan Fakultas Teknik USK Nomor: 3310/UN11.1.4/TU/2021, tanggal 25 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yuyun.

Hasilnya, diduga Yuyun telah melakukan pelanggaran Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menguatkan usulan tadi. Rektor USK melampirkan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP); pertimbangan hukum tentang dugaan pelanggaran disiplin; surat keputusan pangkat terakhir; surat keputusan jabatan fungsional terakhir; surat keputusan konversi NIP baru; dokumen otentik (foto bersama keluarga) dan surat panggilan pertama dan dua.

Saat dikonfirmasi media ini dua hari lalu, Rektor USK Prof. Samsul Rizal membenarkan adanya surat usulan tadi. “Sudah kami kirimkan ke Menteri, Selasa, 7 September 2021,” jelas dia singkat.

Selanjutnya, dia mempersilakan media ini untuk berhubungan dengan Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Hukum USK. 

Sementara itu, media ini tak berhasil mengkonfirmasi Yuyun terkait usulan dimaksud. Sebab, nomor telpon seluler media ini, telah diblokir Yuyun sejak lama.

Seperti diwartakan media ini sebelumnya, Yunita Arafah alias Yuyun (40), istri kedua Gubernur Aceh Nova Iriansyah, telah mengajukan surat pengunduran diri dari statusnya sebagai ASN kepada Mendikbud Ristek, tanggal 12 Juli 2020.

Namun, isi surat tersebut tak menyebut alasan utama dari pengunduran diri tadi. Terutama soal statusnya sebagai istri kedua Nova Iriansyah. Di sana hanya tertulis, karena alasan keluarga.

Tak tinggal diam. Lalu, Rektor USK menindakanjutinya dengan membentuk Tim PP 10. Tim ini bertugas untuk mempelajari keabsahan dan aturan yang berlaku bagi ASN. 

Sebab, jika seorang PNS wanita berbohong dan ketahuan sebagai istri kedua/ketiga/keempat, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Tapi, semua itu tidak akan terjadi bila tanpa ada permasalahan dari atasan langsung yaitu, Rektor USK, tempat Yuyun selama ini bekerja. Inilah aturan ketat tentang pernikahan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ada syarat dan sanksi yang melekat pada seorang PNS yang menikah terutama menjadi istri kedua. Termasuk tentang PNS wanita menjadi istri kedua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil. 

Lantas, bagaimana status dan kedudukan maupun aturan, terkait surat permohonan Yuyun? Bisakah dia langsung memotong kompas kepada Mendikbud RI?

Sebenarnya, semua itu telah di atur pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2017, TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pada Paragraf I, Tata Cara Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri. Di Pasal 261 dengan jelas dan tegas tertulis. Pertama, permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.

Kedua, permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.

Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.

Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Nah, disinilah kemudian surat Yuyun terkesan janggal dan tak semudah yang dibayangkan jika elok disebut; telah mengelabui dan mengalihkan opini publik?

Harusnya, secara hirarki, Yuyun mengajukan permohonan mengundurkan diri melalui Ketua Jurusan (Kajur) Artsitektur. Lalu, diteruskan kepada Dekan Fakultas Teknik, baru kemudian kepada Rektor.

Sebagai pimpinan langsung, Rektor USK meneruskan kepada Presiden RI melalui Kemendikbud. Selanjutnya, Mendikbud dapat memutuskan apakah permohonan Yuyun diterima atau ditolak? 

Dan, tanggal 6 September 2021, kasak kusuk itu pun akhirnya sampai ke tepian. Rektor USK mengusulkan kepada Mendikbud Ristek agar Yuyun diberhentikan secara tidak hormat. Jadi,kita tunggu saja keputusan Pak Menteri.[]

sumber: modusaceh