-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    KAPRa Nilai Polresta Banda Aceh Abaikan Tupoksi Polri

    Andi Masta
    Selasa, 19 Oktober 2021, 22.49 WIB Last Updated 2021-10-20T05:49:23Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Banda Aceh | BidikIndonesia.Com, Ketua Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa) Aceh M. Arief Hamdani, SH.,C.L.A menilai tindakan Kepolisian dalam hal ini Polresta Banda Aceh yang tidak menerima laporan masyarakat korban dugaan kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap tugas dan fungsi kepolisian sebagai Abdi Negara dalam memberikan Pelayanan, Pelindung dan Pengayom Masyarakat. 


    Ketua KAPRa menambahkan, "bahwa tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat bisa terabaikan jika hanya gara-gara ada pelapor yg belum divaksin, kita sangat mendukung upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus corona walaupun vaksin tidak menjadi jaminan penghentian penularan virus corona jikalau protokol kesehatan tidak diterapkan", tambahnya M. Arif.


    "oleh karena itu penegakan hukum harus tetap berjalan, masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya harus diterima terlebih dahulu dan tidak diabaikan, hal ini jika berbicara tentang konsep Negara Hukum pelapor memiliki hak hukum yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan hak-hak lainnya, hak hukum yg harus diutamakan itu termasuk salah satunya melaporkan dugaan tindak pidana yang di alaminya kepada pihak kepolisian. sehingga hal yg dilakukan Polresta Banda Aceh sangat disayangkan terjadi", jelasnya lagi.


    Di sisi lain Erizar Rusli  SH., MH selaku Pembina KAPRa mengatakan, "Penegakan hukum seharusnya menjadi prioritas dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, jangan sampai kartu vaksin bisa mengalahkan kepastian hukum. Polri yang memilki tugas sebagai aparat penegak hukum seharusnya  mengutamakan kepastian hukum dan di sisi lain baru memberikan saran utk melakukan vaksin bukan malah abai dalam memberikan kepastian hukum. Jangan  menjadikan kartu vaksin sebagai syarat utk mendapatkan pelayanan publik dalam hal ini kepastian hukum, tentu hal ini sangat bertentangan  dengan sistem dan konsep negara hukum", jelasnya Erlizar menutup keteranganya.(masta)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Nasional

    +