-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Polimik Pilkades Qanun Aceh vs UUD45

    Andi Masta
    Sabtu, 01 Januari 2022, 22.46 WIB Last Updated 2022-01-05T05:36:03Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    Aceh Utara | Bidikindonesia.Com, Qarnizul merupakan salah Satu warga Desa pulo kitou yang merasa kecewa atas sikap dan putusan Pemerintahan Aceh Utara atas balasan surat perihal Hak Konstitusional WNI Terkait syarat Domisili pencalonan Gechik yang mengabaikan hak konstitusional WNI Dan terkesan tidak memahami bahwa terhadap pasal 33 huruf "g" UU Desa dan pasal 50  (1) huruf c ini telah ada putusan Yudicial Review oleh MK nomor 128/PPU-XIII/2015.


    Dimana pasal tersebut dianggap bertentangan dengan undang undang dasar 1945. Dan isi dari pasal tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017, perubahan dari Permendagri nomor 112 tahun 2015. Tentang pemilihan kepala desa. Dimana ketentuan pasal 21 huruf "g" tentang syarat calon kepala desa berdomisili minimal 1 (satu) tahun telah dihapus .


    Maka Analisa hukumnya adalah menurut Qarnizul secara hirarki kedudukan Qanun Aceh berada di bawah permen atau setara dengan perda  meskipun itu perintah dari UUPA. Namun UUPA sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai pemilihan kades/Geuchik dan tentunya berbeda dengan undang undang desa. 


    Keberadaan Qanun atau apapun turunannya tentu juga tidak boleh melanggar Azas Lex Superior de Rogat Legi Imperiori. Artinya hukum yang lebih tinggi harus diutamakan dengan ketentuan hukum yang lebih rendah.


    Mengingat UUPA merupakan hukum khusus bagi pemerintahan aceh. Secara Lex specialis de rogat Legi Lex Generalis. Sampai disini dapat kita benarkan bahwa dalam hal perbandingannya sesama undang undang maka memprioritaskan UUPA adalah sesuatu keharusan.


    Namun apabila ada Qanun yang menjadi turunan dari UUPA. dianggap bertentangan dengan Undang Undang apalagi bertentangan dengan  UUD1945. Seharusnya ini yang perlu jadi bahan pertimbangan pemerintah aceh untuk dilakukan revisi. Supaya tidak terjadi komflik hukum ditengah masyarakat.


    Artinya jelas dengan adanya putusan MK tersebut yang menganulir pasal 33 huruf "g" ayat 3 UU desa mengenai domisili. yang kemudian di hapus dengan Permendagri nomor 65 tahun 2017 maka dengan sendirinya putusan MK telah mereduksi pasal 13 huruf *p* Qanun nomor 4 tahun 2009. Yang Perlu digaris bawahi dan ditegaskan yang tereduksi dalam pasal 13 huruf "p" qanun no.4 tahun 2009. bukan isi keseluruhan dari qanun tersebut dan juga bukan UUPA no. 11 tahun 2006

    Karena di UUPA tidak diatur secara spesifik masalah tersebut.  


    Maka dalam hal ini menurut Qarnizul, "sudah sepatutnya pemerintah Aceh mempertimbangkan putusan Majelis MK bernomor 128/PUU-XIII/2015 Tegas menyatakan Pasal 33 huruf  g* UU Desa batal karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, jelasnya.


    Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, pungkasnya.


    "Terkait kedudukan Qanun Aceh secara tegas diatur dalam undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan bab III dalam pasal 7 penjelasan huruf "f", Secara tegas disebutkan bahwa Qanun setara dengan peraturan daerah (Perda) provinsi. dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

    Tutupnya Qarnizul.(masta)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini