-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    YLBH SOSIALISASI 18 PERKARA KANUN GAMPOENG

    Kamis, 13 Januari 2022, 23.44 WIB Last Updated 2022-01-14T07:44:06Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Bidikindonesia.com|Aceh Timur idato Pembuka mukaddimah serta yang memberikan Pemateri Nurdin dari YLBHA dengan Judul Sistim Paradilan Adat di Aceh. Seminar : Sosialisi Hukum dan peradilan Adat. Kamis Tanggal 13 Januari 2022. Tempat : Aula Kecamatan Julok Sistem peradilan adat di Aceh adalah Peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat Gampong dan Mukim. Proses penyelenggaraan peradilan adat lazimnya dilaksanakan di Meunasah (langgar/musala) dengan sistem  Musyawarah. Berkaitan dengan peradilan adat Aceh dalam sistem hukum Indonesia, secara yuridis penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan diselesaikan oleh lembaga Adat, melalui peradilan adat, dan sejumlah peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas memberi kewenangan pelaksanaan peradilan adat di Aceh, walupun bukan dalam bentuk menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, namun demikian, sebagai suatu bentuk pranata sosial dan sebagai pranata adat, peradilan adat berpotensi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan, dan diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan.  Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum positif. sebanyak 18 perkara tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara adat oleh aparatur desa. Kalau selama ini sejumlah perkara ringan ditanganio kepolisian atau pengadilan, namun kini perkara ringan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh aparat desa, tanpa harus disidangkan di pengadilan Ada pun ke-18 perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan negara diantaranya, 1.Perselisihan dalam rumah tangga. 2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh. 3. Perselisihan antar warga. 4. Khalwat (mesum); 5. Perselisihan tentang hak milik. 6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan). 7. Perselisihan harta sehareukat. 8. Pencurian ringan. 9. Pencurian ternak peliharaan 10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; 11. Persengketaan di laut 12. Persengketaan di pasar 13. Penganiayaan ringan 14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) 15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. 16. Pencemaran lingkungan (skala ringan) 17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) 18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat. dasar hukum atau kewenangan untuk menyelesaikan perkara ringan tersebut juga sudah diatur di dalam Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini juga diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, serta terdapat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, kapolda dan MAA Aceh. Oleh karena itu perkara tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat Aceh, agar dapat diselesaikan di tingkat desa (gampoeng) dengan melibatkan aparatur desa tanpa harus diselesaikan ke ranah hukum.(yn5)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini