-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Ketua GMBI Wilter Sulsel Berharap Pegawai Kontrak Satpol PP Tidak Memberikan Keterangan Palsu Dihadapan Penyidik!!

    Serikat Aceh.
    Jumat, 04 Maret 2022, 04.24 WIB Last Updated 2022-03-04T12:24:52Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Ketua GMBI Wilter Sulsel Berharap Pegawai Kontrak Satpol PP Tidak Memberikan Keterangan Palsu Dihadapan Penyidik!!

    MAKASSAR --bidikindonesia.com 
    Adanya dugaan perbuatan Korupsi dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, LSM GMBI Wilter Sulsel tidak tinggal diam, dimana telah melayangkan surat pengaduan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan, Jaksa Agung RI dan Presiden RI.Jumat (04/03/2022)

    Berdasarkan laporan dari Bidang Litigasi, bahwa telah diberikan  kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan dua Nomor Rekening Pegawai Kontrak Satpol PP kota Makassar beserta sebagian nama-nama yang diduga telah digunakan untuk pencairan dana kegiatan di tiap-tiap kecamatan kota Makassar.

    Drs.Sadikin S Ketua GMBI Wilter Sulsel memberikan keterangan kepada awak media bahwa apa yang telah dilakukan oleh tim kami Bidang Litigasi merupakan bentuk kepedulian kami terhadap penegakan hukum khususnya Dugaan Tindak Pidana Khusus Korupsi.

    "Kami mendukung kinerja penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan dalam hal ini dapat bekerja secara Profesional, semoga dengan data pendukung yang diberikan oleh tim kami dapat memudahkan para penyidik kejaksaan untuk mengungkap dugaan Korupsi Satpol-PP kota Makassar,"ucap Sadikin.

    Selain itu, Ketua GMBI Wilter Sulsel juga meminta kepada Bidang Litigasi dan pelapor untuk selalu bersinergi dengan penyidik kejaksaan, membangun komunikasi secara intens demi membantu tugasnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga apa yang menjadi laporan dugaan Korupsi Satpol-PP kota Makassar dapat dengan mudah mengungkap siapa dalangnya. 

    Sadikin berharap para pegawai Kontrak Satpol PP kota Makassar yang namanya telah digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu agar dapat kooperatif dan jujur pada saat proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung, sehingga dapat membantu proses penegakan hukum berjalan lancar.

    "Kami harap para pegawai kontrak yang memiliki dua rekening di Bank Sulselbar, dan merasa namanya telah digunakan / dimanfaatkan oleh oknum tertentu agar dapat memberikan keterangan secara benar dan tidak memberikan keterangan palsu (bohong), karna jika terbukti para oknum pegawai kontrak yang berbohong bisa jadi kena sanksi Pidana,"ucapnya.

    Olehnya itu, Ketua GMBI Wilter Sulsel meminta para Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dapat memahami apa itu Saksi,  Keterangan Saksi dan Memberikan Keterangan Palsu.

    "SAKSI adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP),".

    "KETERANGAN SAKSI adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP),".

    Sedangkan berdasarkan Pasal 160 (3) KUHAP, bahwa Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

    Adapun ketentuan terhadap kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu ini dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

    Pasal 242

    (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

    (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

    (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

    (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

    Sebagai penutup, Sadikin berharap para pihak yang mengetahui dugaan perbuatan tersebut diatas dapat bekerjasama dan membantu penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan untuk membantu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah perundang-undangan, tutup Sadikin.(**)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Nasional

    +