-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Forkopimda Aceh Tengah akan Datakan Konsesi Getah Pinus

    Andi Masta
    Senin, 23 Mei 2022, 07.25 WIB Last Updated 2022-05-23T14:31:00Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Keterangan foto: Forkopimda Kabupaten Aceh Tengah sedang rakor membahas penegakan hukum terhadap pemanfaatan dan pengiriman getah pinus keluar Provinsi Aceh secara ilegal di Kantor Bupati Aceh Tengah, Senin, 23 Mei 2022.
    Foto: Dokumentasi Humas Polres Aceh Tengah.


    Aceh Tengah | Bidikindonesia.Com, Forkopimda Kabupaten Aceh Tengah mulai serius membahas penegakan hukum terhadap pemanfaatan dan pengiriman getah pinus keluar Provinsi Aceh secara ilegal. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil rakor yang dilaksanakan di Kantor Bupati Aceh Tengah, Senin, 23 Mei 2022.


    "Forkopimda Aceh Tengah akan mendata konsesi pada setiap perusahaan, pengusaha, penderes, termasuk lahan getah pinus yang ada di Aceh Tengah untuk memudahkan _mapping_ terhadap potensi pelanggaran hukum," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya, menyampaikan salah satu hasil rakor tersebut, Senin, 23 Mei 2022.


    Selain itu, kata Sony, dalam rakor tersebut juga disepakati, Forkopimda Aceh Tengah akan membentuk tim penegakan hukum khusus terhadap pelaku pemanfaatan dan pengiriman getah pinus keluar Aceh secara ilegal.


    Namun demikian, sebelum langkah hukum diterapkan, akan ada upaya preventif atau pencegahan yang bersifat informatif dan edukatif. Artinya, apabila upaya pencegahan juga tidak diindahkan, maka akan dilakukan penindakan hukum untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku.


    Ia mengimbau, para petani getah pinus tidak menjual getah pinus selain ke pabrik yang sudah memiliki izin oleh Pemerintah Aceh, misalnya PT Jaya Media Internusa di Takengon dan PT Kencana Hijau Bina lestari di Gayo Luwes. Dengan adanya komitmen bersama antar pihak terkait, diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD.


    "Kami mohon kerja sama semua instansi terkait dan masyarakat untuk sama-sama menghentikan kejahatan penyelundupan hasil bumi Aceh. Karena itu merupakan salah satu PAD Provinsi Aceh," tutupnya.


    Rakor teesebut dihadiri Bupati Aceh Tengah Drs. Shabela Abu Bakar, Kapolres Nurochman Nulhakim, Dandim 0106 Wasono Handayani, Kajari Rista ZPA, KPH3 Yusrin, Dispenda Aceh Tengah Zulfikar, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, Kasat Reskrim, dan Kanit Tipidter Polres Aceh Tengah.(masta)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Nasional

    +