-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Lapas Kelas IIB Lhoksukon Ikuti Penandatanganan MoU Dan Pedoman Kerja Bersama SPPT TI

    Andi Masta
    Selasa, 21 Juni 2022, 05.15 WIB Last Updated 2022-06-21T12:15:07Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon Bapak Yusnaidi, S.H., M.Si bersama pejabat struktural mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT TI  secara virtual di ruang Kepala Lapas Lhoksukon yang dimulai pukul 14.00 WIB. Selasa, 21 Juni 2022.Foto: Dokumentasi Lapas Kelas IIb Lhoksukon




    Aceh Utara | Bidikindonesia.Com, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon Bapak Yusnaidi, S.H., M.Si bersama pejabat struktural mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT TI  secara virtual di ruang Kepala Lapas Lhoksukon yang dimulai pukul 14.00 WIB. Selasa, 21 Juni 2022.


    "Kegiatan ini diselenggarakan secara langsung dari Jakarta, sedangkan para Ka UPT Pemasyarakatan yang menjadi Target Implementasi SPPT TI Tahun 2022 mengikuti secara daring dari unit kerja masing-masing dengan aplikasi Zoom", jelasnya Kalapas Yusnaidi, S.H., M.Si.


    SPPT-TI merupakan sebuah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara para lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara RI, KPK RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, dan Ditjen PAS Kemenkumham RI. 


    Sistem ini dibentuk dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan maka dipandang perlu mengembangkan inovasi berupa Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan efektif dan efisien.


    Kalapas Kelas IIb Lhoksukon Yusnaidi, S.H., M.Si. sangat mendukung kerja sama yang dijalin oleh Kemenkumham RI dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya dalam rangka efisensi dan efektifitas penanganan perkara.


    Selain itu, Yusnaidi juga menjelaskan, bahwa Kepastian Hukum yang diterima oleh masyarakat merupakan tujuan utama dari Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam upaya memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Semoga melalui keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi ini dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga diperoleh proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan," tutupnya.(masta)



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Nasional

    +