-->
  • Jelajahi

    Copyright © BIDIK INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    YARA Langsa Minta Wartawan Yang Dilarang Meliput Pelantikan Ketua DPRK Langsa Silakan Laporkan Ke Polisi

    Andi Masta
    Kamis, 09 Juni 2022, 02.35 WIB Last Updated 2022-06-09T09:35:48Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA) Langsa, H A Muthallib Ibr, SE,.SH,.M.SE,. M.KN, Wartawan yang larang mangukuti atau meliput kegiatan pelantikan Ketua DPRK Langsa, silakan tempuh jalur  Hukum, cukup unsur kalau di laporkan dengan Pidana. Foto: Media Realitas




    Langsa | Bidikindonesia.Com, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA) Langsa, H A Muthallib Ibr, SE,.SH,.M.SE,. M.KN, Wartawan yang larang mangukuti atau meliput kegiatan pelantikan Ketua DPRK Langsa, silakan tempuh jalur  Hukum, cukup unsur kalau di laporkan dengan Pidana.


    Wartawan yang kerjanya juga dilindungi Undang - Undan, demikian di sampaikah H Thallib kepada sejumlah Wartawan pada Rabu sore (08/06/2022) di Langsa.


    Kita harus hargai semua pihak tugas Wartawan juga di atur oleh UUD, Wartawan yang dilarang meliput atau di larang masuk ke tempat acara pelantikan ketua DPRK Langsa silakan gunakan hak nya untuk tempuh jalur hukum, ujar H Thallib yang juga mantan Wakil Ketua PWI Aceh.


    "Semua pihak silakan baca 

    Undang-undang Pers, Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

    Kalau ada yang melarang Wartawan silakan tempuh jalur Hukum", ujarnya lagi.


    H Thallib yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsam, Pelarangan terhadap wartawan dengan alasan yang tidak jelas, bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Pers. Mulai dari sanksi pidana penjara, hingga denda", jelasnya Wartawan senior di Aceh.


    Pidanya cukup mengerikan  mulai dari sanksi pidana penjara, hingga denda, tegas H Thallib.


    "Tindakan melarang wartawan meliput Pelantikan Ketua DPRK Langsa jelas telah melanggar aturan. Apalagi, yang dilantik merupakan pejabat publik, masyarakat harus tahu melalui media massa sebagai sarana penyebar informasi ke publik", tambahnya.


    "Atas tindakan tersebut, maka bisa dipastikan, baik security atau atasannya bisa dilaporkan secara pidana, karena diduga kuat melanggar UU Pers, tutupnya H Thallib.(masta)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Nasional

    +